Menristekdikti: Teknologi Kapal Pelat Datar Siap Penuhi Target Produksi 3.500 Kapal Nelayan

BEKASI – Upaya pengembangan Kapal Pelat Datar di Indonesia terus mendapat dukungan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain dapat diandalkan untuk membangun kekuatan maritim Indonesia, Kapal Pelat Datar ini juga memiliki daya saing kuat dan biaya produksinya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kapal-kapal berbahan baku kayu maupun fiber. Karena itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Memristekdikti) Mohamad Nasir sangat rajin memantau perkembangan kerja berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Kapal Pelat Datar ini. Bahkan, Nasir sangat berharap agar Kapal Plat Datar karya anak bangsa Indonesia itu dapat segera diproduksi massal untuk memperkuat kekuatan bahari Indonesia.

Harapan untuk segera memproduksi massal Kapal Plat Datar tersebut juga dipaparkan Mohamad Nasir saat meninjau lokasi industri baja milik Gunung Steel Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/1).

Gunung Steel Group bekerjasama dengan PT. Juragan Kapal Indonesia dalam pengembangan produksi Kapal Plat Datar. Sehingga, dalam kunjungan di pabrik Gunung Steel Group tersebut, Menristekdikti dapat melihat langsung bagaimana proses pembuatan Kapal Plat Datar yang dilakukan oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Tak hanya itu, Menristekdikti juga dapat melihat proses produksi baja yang dijadikan sebagai bahan dasar produksi Kapal Plat Datar.

Menurut Menristekdikti, Kapal Pelat Datar cocok untuk memenuhi kebutuhan para nelayan Indonesia.

Kemenristekdikti sendiri sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemanfaatan hasil riset untuk memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Untuk itu, Menristekdikti telah menawarkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menggunakan Kapal Pelat Datar untuk memenuhi target pembuatan 3.500 kapal nelayan.

Pada prinsipnya, jelas Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan telah setuju menggunakan kapal ini untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

“Kalau sertifikasi selesai, akan segera diambil,” papar Nasir.
Hanya saja, lanjut Nasir, target sertifikasi kelayakan kapal ini kemungkinan baru akan selesai dalam tiga bulan ke depan. Bila sertifikasi telah selesai, maka proses produksi massal Kapal Pelat Datar bisa dilrealisasikan.

Nasir yakin Kapal Pelat Datar akan mampu bersaing di Indonesia dan kelas dunia. Alasannya, kapal ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain punya kecepatan tinggi, daya tahan lebih kuat, proses produksi lebih cepat, dan biaya produksi kapal ini juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kapal berbahan kayu dan fiber.

Nasir mengatakan, walau berbahan baku baja, harga Kapal Pelat Datar justru lebih murah. Dalam ukuran sama-sama 10 GT (Gross Tonnage), harga kapal kayu 10 GT mencapai Rp 350 juta, sedang harga kapal berbahan fiber mencapai sekitar Rp 470 juta.

“Tapi Kapal Pelat Datar hanya sekitar Rp 270 juta,” kata Nasir saat menjawab pertanyaan para pewarta di pabrik Gunung Steel Group.

Keunggulan lain dari Kapal Pelat Datar ini, tambah Nasir, merupakan kapal hasil karya anak bangsa Indonesia sendiri. Sehingga proses produksinya bisa dilakukan 100 persen berbahan baku dari Indonesia.

“Kalau fiber bahannya harus impor. Jika harga di sana (luar negeri-red) naik, harga kapal juga akan naik,” ujar Nasir.

Direktur PT Gunung Steel Group, Ken Pangestu, mengatakan pihaknya mendukung produksi massal kapal ini. Salah satu alasannya, kapasitas baja nasional Indonesia saat ini berstatus over supply. Sementara Adi Lingson semdiri yakin bisa memenuhi target produksi 3.500 kapal bila pemerintah setuju menggunakan kapal pelat datar. Sebab, dalam sehari, pihaknya mampu memproduksi 10 kapal.

“Kalau ingin mengembangkan kapal perang dengan Kapal Pelat Datar, tinggal melakukan kerjasama dengan PT Pindad,” tambah Adi Lingson, yang juga pendiri Juragan Kapal Indonesia itu. (SUT)


ShareDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponTweet about this on Twitter

Resmi menjadi PTN BH, Menristekdikti: Unpad harus Tingkatkan Jumlah Publikasi Internasional

Jatinangor – Demi mendorong peningkatan mutu pendidikan, riset, dan inovasi di Indonesia, Kemenristekdikti memberikan perhatian yang serius mengenai pentingnya publikasi internasional pada jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Perguruan Tinggi Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir pada Peresmian Tata Kelola Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH), di kampus Unpad Jatinangor, Sabtu, (14/1).
“Saya yakin dengan menjadi PTN Badan Hukum, Unpad akan mampu mendongkrak jumlah publikasi ilmiah pada tingkat internasional,” tuturnya.
Menristekdikti juga menambahkan dari total 4.405 Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di Indonesia, baru 2 Perguruan Tinggi yang mampu masuk dalam peringkat 500 Perguruan Tinggi terbaik dunia. Sedangkan pada peringkat jumlah publikasi ilmiah di tingkat ASEAN, Indonesia masih menempati urutan ke-4.
“Unpad punya modal yang tidak perlu diragukan lagi, peluang dalam meningkatkan kualitas melalui otonomi dan mampu tembus dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia bisa tercapai. Berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kolaborasi nasional dan internasionalnya sudah Unpad lakukan selama ini,” tambahnya.
Dengan dorongan peningkatan jumlah publikasi diharapkan aktivitas riset tidak hanya selesai menjadi arsip perpustakaan. Saat ini, Kemenristekdikti tengah menggulirkan berbagai regulasi yang mendorong civitas akademika perguruan tinggi untuk menghasilkan publikasi ilmiah nasional maupun internasional.
“Pada tingkat guru besar, kami mengharuskan setiap profesor melakukan publikasi internasional serta Dosen Lektor Kepala juga wajib publikasi ilmiah internasional,” tegas Nasir.
Selain mendorong meningkatkan jumlah publikasi, PTN Badan Hukum juga diberi amanat untuk mampu mengelola sistem keuangan dengan lebih baik. Unpad harus mampu mengkreasikan pola keuangan yang tidak membebankan mahasiswa.
“Unpad bisa menjadi holding university atau perguruan tinggi yang berbasis pada inovasi. PTNBH harus mampu mengkreasikan berbagai inovasi riset yang bisa dikorporasikan untuk menghasilkan pendapatan terhadap operasional universitas,” papar Nasir.
Sementara itu, Rektor Unpad, Tri Hanggono Ahmad mengatakan, dengan transformasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, Unpad diharapkan dapat menjadi perguruan tinggi yang mandiri, unggul, dan maslahat. Hal penting yang dilakukan ialah melakukan penyesuaian tata kelola, organisasi, dan mewujudkan reformasi birokrasi.
“Dalam mewujudkan kekuatan akademik sebagai sumber daya kuat PTN Badan Hukum, Unpad sendiri sudah membangun berbagai pusat unggulan,” ujar Tri Hanggono.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad, Rudiantara, menyampaikan, selain berubah status, hal terpenting pada perubahan Unpad menjadi PTNBH ialah perubahan sikap dalam mengelola universitas yang harus disadari oleh seluruh jajaran pimpinan universitas.
Acara peresmian Unpad menjadi PTN Badan Hukum ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad, serta Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti. (ard)


ShareDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponTweet about this on Twitter

Peneliti UNAIR Kembangkan Toxo Kit, Generasi Baru Uji Toksoplasma

PIH UNAIR  Tim Dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga kembali membuat sebuah inovasi. Kali ini, Tim yang terdiri dari Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, Dr. Mufasirin, Prof. Dr. Suwarno, Prof. Meles, Dr. Hani Plumerastuti dan rekan asal Mataram yakni Drs. Zainul, membuat dan mengembangkan sebuah produk alat diagnosa toksoplosma. Alat tersebut diberi nama “Toxo Kit”.  Pertama kali dibuat dan diteliti pada tahun 2014, sampai saat ini alat tersebut masih dalam proses pengembangan.

“Pembuatan alat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kebutuhan alat diagnosa, salah satunya toksoplasma,” ujar Mufasirin. “Semua biaya dan dana penelitian Toxo Kit dibiayai oleh Kemenristek Dikti,” imbuhnya.

rilis-pih-unair-toxo-kit-2

Selama ini, pengujian adanya toksoplasma lebih sering menggunakan alat diagnosa bernama “ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)”. Namun, untuk mengetahui hasil uji, ELISA dianggap memakan waktu yang lama yaitu dua hari. Sedangkan, hasil dari uji penggunaan Toxo Kit hanya membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit.

Cara kerja alat Toxo Kit ini hampir sama dengan alat penguji kehamilan (test pack). Pertama, darah pasien diambil, kemudian diendapkan, dan diteteskan ke dalam alat Toxo Kit. Setelah beberapa saat akan diketahui hasil. Jika hasil cenderung positif, maka garis yang keluar adalah dua garis. Sementara jika cenderung negatif, maka hanya ada satu garis yang akan keluar pada alat tersebut.

Toxo Kit mengandung antigen yang bekerja menangkap material yang ada di sampel atau antibodi. Kemudian dilengkapi dengan kandungan sinyal reaksi, yakni suatu materi yang akan bereaksi. Jika hasil sampel menunjukkan nilai positif, sinyal reaksi akan berubah warna. Toxo Kit memiliki sensitivitas atau keakuratan sebanyak 73.5% dan spesifitas 66,7%.

“Alat ini belum bisa dikomparasikan dengan uji toksoplasma yang konvensional, memang standarnya menggunakan uji ELISA, namun Toxo Kit ini hadir digunakan sebagai alternatif awal sebagai diagnosa adanya toksoplasma,” tandas Mufasirin.

Dengan adanya Toxo Kit ini, Mufasirin dan tim berharap, kit tersebut dapat membantu masyarakat dalam diagnosa toksoplasma yang dianggap mahal dan memakan waktu lama. Ke depan, Mufasirin dan tim juga berusaha mengoptimalisasikan alat tersebut dengan meningkatkan keakuratan dan spesifitas.

 “Kita juga sudah berkomunikasi dengan salah satu produsen kimia untuk produksi alat ini. Mereka memiliki standar tersendiri untuk sebuah alat yang akan di produksi. Maka dari itu kita akan memperbaiki kualitas agar tidak banyak berubah ketika diproduksi massal,” terang Wakil Dekan II FKH UNAIR tersebut.

Selain itu, Mufasirin dan tim berencana untuk mengembangkan kit ini menjadi alat yang multiguna. Tidak hanya bisa mendeteksi Immuniglobulin G, tapi juga Immunoglobulin M. Sehingga mampu mendeteksi lebih dari satu macam penyakit. (PIH UNAIR)


ShareDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponTweet about this on Twitter

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

info selengkapnya sila unduh tautan berikut:

pengumuman-seleksi-terbuka

lampiran-a

lampiran-b

lampiran-c

lampiran-d


ShareDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponTweet about this on Twitter

Smartphone Rakyat Indonesia

CIKARANG – Siapa yang tidak kenal dengan teknologi ponsel pintar alias smartphone? Hampir setiap orang menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kini, masyarakat Indonesia boleh berbangga hati. Kerjasama antara akademisi, industri, pelaku pasar dan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan digital bangsa mulai membuahkan hasil.

Para peneliti Indonesia telah mampu menciptakan smartphone yang sebentar lagi akan diproduksi perdana secara massal. Produk ini dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Melalui skema pendanaan inovasi perguruan tinggi di industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada tahun 2016 memberikan pendanaan kepada Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan dan menghilirisasikan produk smartphone 4G.

Fitur-fitur yang ada dalam smartphone ini antara lain yakni fitur short message service (SMS), browsing, VOIP Call, dan streaming youtube. Model smartphone ini pun telah mendapatkan sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) sebesar 20,2% pada akhir 2016.

Pengguna perdana yang akan beruntung mencicipi karya anak bangsa ini nantinya adalah para anggota dari Forum Silaturahmi Masjid Serantau, dimana anggotanya memiliki jaringan yang bagus dalam memberdayakan dan menyebarluaskan produk ini. Sehingga targetnya, masyarakat dapat aware bahwa produk ini kebanggaan Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan riset-riset yang dihasilkan anak bangsa jangan sampai hanya berhenti di perspustakaan, tetapi harus dikomersialisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Saya merasa bangga betul. Semoga produk ini bisa mengambil pasar, network harus kita bangun. Mudah-mudahan produk ini bisa kompetitif, punya nilai tambah, dan menjadi kebanggaan, ” ujarnya saat kunjungan kerja ke PT. VS Technology Indonesia, Rabu, 11 Januari 2017.

Menristekdikti menyebutkan angka pengguna smartphone di Indonesia kini mencapai sekitar 25% dari total penduduk atau sekitar 65 juta orang. Sehingga Ia menilai jumlah tersebut merupakan market potensial dari produk ini.

Ponsel pintar ini nantinya akan diadopsi dan dilanjutkan produksi massalnya oleh Koperasi Digital Indonesia Mandiri (KDIM/Digital Coop) dengan bekerjasama antara ITB, PT. Jalawave Integra, PT. VS Technology Indonesia, dan PT TSM.

Ketua Umum KDIM, Henry Kasyfi mengatakan bentuk koperasi merupakan badan yang sangat tepat untuk melakukan penjualan ponsel ini. “Korporasi lain bisa melakukan investasi tapi tidak memiliki hak suara. Jadi benar-benar berbasis kerakyatan dimana anggotanya adalah WNI. Hanya dengan menabung di koperasi para anggota akan mendapatkan ponsel pintar buatan anak bangsa. Dan setiap dua tahun sekali ponsel tersebut akan diganti dengan tipe terbaru,” jelasnya. Pihaknya menegaskan business model tersebut diharapkan menjadi model nasional yang dapat menegakkan teknologi digital yang mandiri.

Pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh vendor smartphone 4G LTE harus memenuhi kewajiban 30% TKDN mulai 1 Januari 2017 sebagai syarat berjualan di Indonesia. Kebijakan tersebut harus dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industri smartphonedi Indonesia khususnya terkait dengan pengembangan hardware dan software.

Untuk maksud tersebut, keberadaan dari design house atau design center menjadi sangat diperlukan. Melalui design center yang dikembangkan di ITB, diharapkan banyak industri smartphone yang saat ini kegiatan R&D nya ada diluar negeri, dapat dipindahkan ke dalam negeri, terutama untuk dapat memenuhi kewajiban 30% TKDN tersebut.

Kemenristekdikti akan terus mendukung riset dan pengembangan smartphone serta pembangunan Design Center di ITB atau diperguruan tinggi atau lembaga litbang lainnya untuk meningkatkan TKDN. (APS)


ShareDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponTweet about this on Twitter

« Older Entries